▴Pelantikan Bupati Siak▴
▴Iklan DPRD Siak▴
▴Iklan Musim Mas▴ 338.536 Hektare Konsesi RAPP Kembali ke Negara, Warga Mulai Bergerak dan Bidik Lahan untuk Sawit

BERMADAH.CO.ID, PELALAWAN — Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau mulai memunculkan persoalan baru di lapangan. Sejumlah warga dilaporkan mulai bergerak memasuki area konsesi perusahaan dan berencana menggarap lahan untuk ditanami kelapa sawit. Situasi ini menjadi perhatian karena kawasan yang izinnya dicabut tersebut berada dalam proses penertiban dan penguasaan kembali oleh negara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, pergerakan warga terjadi di kawasan Koto Baru Teso Barat, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Sejumlah masyarakat disebut mulai mendatangi dan menduduki area konsesi PT RAPP. Mereka dikabarkan berencana melakukan penanaman kelapa sawit setelah mengetahui izin PBPH perusahaan tersebut telah dicabut pemerintah.
"Izin dah dicabut, izin PBPH PT RAPP. Masyarakat datang katanya mau tanam sawit," ujar Heri, warga Kuantan Singingi, saat menyampaikan informasi mengenai aktivitas tersebut. Ia menyebutkan, situasi di lapangan mulai ramai setelah keputusan pencabutan izin perusahaan diumumkan.
Menurut H, Ma atau yang dikenal dengan panggilan M diduga mengajak warga untuk melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan tersebut. Ajakan itu disebut disampaikan kepada masyarakat secara beramai-ramai dengan alasan izin PBPH PT RAPP sudah dicabut. Namun, informasi mengenai ajakan dan rencana penggarapan lahan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas areal sekitar 338.536 hektare di Riau. Setelah keputusan tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal izin yang dicabut harus dihentikan dan kawasan berada dalam penguasaan negara untuk ditertibkan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga menyiapkan skema pengelolaan lanjutan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema tersebut disiapkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan serta memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja. Karena itu, pencabutan izin perusahaan tidak serta-merta berarti kawasan konsesi menjadi lahan bebas yang dapat dikuasai atau digarap siapa saja.
Munculnya aktivitas warga yang diduga mulai memasuki kawasan dan merencanakan penanaman sawit perlu segera mendapat perhatian Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Pengawasan dan penjelasan status kawasan kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah konflik, pembukaan lahan tanpa hak, maupun tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami bahwa pencabutan PBPH bukan berarti hak pengelolaan lahan otomatis beralih kepada perorangan atau kelompok tertentu.(EP)
Berita Terkait
- Presiden BEM ITP2I Desak Pemkab Pelalawan Dukung Satgas PKH0
- Dari Masjid Al Muawannah,Kapolres Pelalawan Serukan Perang terhadap Narkoba, Balap Liar dan Curanmor0
- WALHI Riau Warning Pemerintah: Izin RAPP Dicabut 338.536 Hektare, Jangan Alihkan ke Korporasi Lain0
- Sabtu 21 November, Babinsa Koramil 02/Sungai Apit Komsos di Kampung Sungai Kayu Ara0
- Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Rabu 21 November0
- Kapolres Pelalawan Turun ke Masjid Al-Mukminin, Ingatkan Bahaya Hoaks0
- PT RAPP Buka Suara Usai Izin 338.536 Hektare Dicabut, Nasib 41 Ribu Pekerja Jadi Sorotan0
- Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Negara Ambil Alih Kawasan Hutan di Pelalawan0
- Tim Pencari Fakta Turun ke Lahan PT Eka Daya0
- Jumat 20 November, Pendampingan Penyemprotan Disinsfektan PMK URC Ternak di Kampung Teluk Mesjid0
Berita Populer
- DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
- Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
- Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
- Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
- Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- Festival Pilkada Riau 2024
- 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
- Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
- Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
- Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan







