338.536 Hektare Konsesi RAPP Kembali ke Negara, Warga Mulai Bergerak dan Bidik Lahan untuk Sawit

By Bermadah 22 Nov 2026, 12:37:11 WIB Pelalawan
338.536 Hektare Konsesi RAPP Kembali ke Negara, Warga Mulai Bergerak dan Bidik Lahan untuk Sawit

BERMADAH.CO.ID, PELALAWAN — Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau mulai memunculkan persoalan baru di lapangan. Sejumlah warga dilaporkan mulai bergerak memasuki area konsesi perusahaan dan berencana menggarap lahan untuk ditanami kelapa sawit. Situasi ini menjadi perhatian karena kawasan yang izinnya dicabut tersebut berada dalam proses penertiban dan penguasaan kembali oleh negara.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pergerakan warga terjadi di kawasan Koto Baru Teso Barat, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Sejumlah masyarakat disebut mulai mendatangi dan menduduki area konsesi PT RAPP. Mereka dikabarkan berencana melakukan penanaman kelapa sawit setelah mengetahui izin PBPH perusahaan tersebut telah dicabut pemerintah.

"Izin dah dicabut, izin PBPH PT RAPP. Masyarakat datang katanya mau tanam sawit," ujar Heri, warga Kuantan Singingi, saat menyampaikan informasi mengenai aktivitas tersebut. Ia menyebutkan, situasi di lapangan mulai ramai setelah keputusan pencabutan izin perusahaan diumumkan.

Menurut H, Ma atau yang dikenal dengan panggilan M diduga mengajak warga untuk melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan tersebut. Ajakan itu disebut disampaikan kepada masyarakat secara beramai-ramai dengan alasan izin PBPH PT RAPP sudah dicabut. Namun, informasi mengenai ajakan dan rencana penggarapan lahan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas areal sekitar 338.536 hektare di Riau. Setelah keputusan tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal izin yang dicabut harus dihentikan dan kawasan berada dalam penguasaan negara untuk ditertibkan sesuai ketentuan.

Pemerintah juga menyiapkan skema pengelolaan lanjutan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Skema tersebut disiapkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan serta memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja. Karena itu, pencabutan izin perusahaan tidak serta-merta berarti kawasan konsesi menjadi lahan bebas yang dapat dikuasai atau digarap siapa saja.

Munculnya aktivitas warga yang diduga mulai memasuki kawasan dan merencanakan penanaman sawit perlu segera mendapat perhatian Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Pengawasan dan penjelasan status kawasan kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah konflik, pembukaan lahan tanpa hak, maupun tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami bahwa pencabutan PBPH bukan berarti hak pengelolaan lahan otomatis beralih kepada perorangan atau kelompok tertentu.(EP)




Berita Terkait

Berita Populer

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Teknologi

Read More

Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video