Aktivis Muda Riau Desak Penegakan Hukum Korporasi Karhutla dan Hentikan Solusi Palsu Energi
Jelang COP31

BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU — Puluhan orang muda dari berbagai organisasi lingkungan hidup dan mahasiswa di Riau menggelar aksi serentak di sejumlah titik Kota Pekanbaru, Senin (9/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki. Mengusung tema “Stop Ambisi Pertumbuhan di Atas Ketimpangan” dengan pesan Life Beyond Profit, para peserta mendesak pemerintah menempatkan keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat di atas kepentingan keuntungan ekonomi.

Aksi yang melibatkan puluhan anak muda tersebut diikuti Desk Disaster Region Riau, Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (WANAPALHI), Forestry Student Club (FSC) dan Atok Belang Jurusan Kehutanan Universitas Riau, Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, Sahabat Keadilan Antargenerasi (SELARAS), WALHI Riau, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa, Brimapala Sungkai, Mapala Gaharu, serta Ruang Asa. Mereka menyuarakan tuntutan agar para pemimpin dunia, termasuk Pemerintah Indonesia, mengambil langkah konkret menyelesaikan krisis ekologis hingga ke akar persoalannya.

Aksi diawali dengan membentangkan spanduk tuntutan di sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Pekanbaru. Pesan serupa juga disuarakan melalui pembentangan spanduk bertuliskan “Stop Ambisi Pertumbuhan di Atas Ketimpangan” di Jembatan Siak III. Selanjutnya, peserta aksi membawa poster dan spanduk tuntutan menggunakan perahu menyusuri Sungai Siak. Rangkaian kegiatan ditutup dengan mimbar bebas di Rumah Singgah Tuan Kadi melalui orasi, pembacaan puisi, dan permainan tradisional sebagai simbol perjuangan menjaga ruang hidup dan lingkungan.

Koordinator Aksi, Alsept Syarif, mengatakan gerakan tersebut merupakan agenda tahunan untuk mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak rakyat Indonesia. Menurutnya, sejumlah kebijakan negara dinilai belum menjawab persoalan krisis iklim, bahkan berpotensi memperburuk kondisi masyarakat. Ia menyoroti mundurnya target puncak emisi Indonesia dari 2030 menjadi 2035 serta keberlanjutan penggunaan batu bara hingga 2060. “Ketergantungan sektor energi terhadap batu bara masih berlangsung hingga 2026. Bahkan pemerintah menerbitkan kebijakan solusi palsu di sektor energi di Riau melalui PLTSa. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi karhutla semakin memperburuk krisis iklim serta mempertegas buruknya tata kelola sumber daya alam di Indonesia,” jelas Alsept.

Sorotan tajam juga disampaikan Livia Septiani Rioza, anggota Mapala Humendala, terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Ia menilai penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla masih menjadi persoalan serius. “Karhutla di Riau lebih dari 20 ribu hektare. Namun hingga saat ini belum ada korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka.

Padahal sebelumnya WALHI Riau telah menyampaikan temuannya ke Kemenhut, KLH, Polda Riau, bahkan ke Presiden Prabowo,” ujar Livia. Ia mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum dan memastikan setiap dugaan pelanggaran lingkungan ditindaklanjuti secara transparan.

Sementara itu, Zakiah Nurul Fitri dari LPM Bahana Mahasiswa menyoroti krisis iklim yang semakin mengancam kehidupan masyarakat akibat kebijakan pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Menurutnya, kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat memperbesar risiko bencana ekologis.

“Krisis iklim tidak terjadi begitu saja. Ada kebijakan yang membiarkan hutan rusak, eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung, dan keselamatan masyarakat yang dikesampingkan. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru membiarkan kebijakan pembangunan memperparah ancaman terhadap kehidupan masyarakat,” tegas Zakiah.

Melalui aksi tersebut, orang muda Riau mengirimkan pesan kuat bahwa penanganan krisis iklim tidak cukup hanya dengan komitmen dan janji dalam forum internasional. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan nyata, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, menghentikan solusi yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan, serta mengakui dan melindungi hak masyarakat atas ruang hidup yang aman dan lestari. Bagi mereka, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia dan alam demi keuntungan segelintir pihak. Life Beyond Profit: kehidupan dan keselamatan rakyat harus lebih utama daripada ambisi pertumbuhan ekonomi.(EP)

Berita Terkait

• Sambut HGN 2026, SMPN 2 Ukui dan BPD Ukui Dua Hijaukan Sekolah dengan 500 Pohon0
• Kapolres Pelalawan Serukan Warga Jaga Kamtibmas dan Tolak Hoaks0
• Polres Pelalawan Sikat Jaringan Curanmor, Enam Tersangka Ditangkap0
• Jumat 13 November, Babinsa Koramil 02/SA Follow Up/Mengunjungi Anak Asuh Stunting0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit Jumat 13 November0
• Edi Basri Resmi Terpilih Pimpin KONI Riau 2026–2030, Ginda Burnama Sampaikan Ucapan Selamat0
• 5 Sarana Air Bersih Diresmikan,BAZNAS Riau dan Energi Kebaikan Bantu Atasi krisis Air Bersih diInhil0
• Pertemuan dengan Pemkab Pelalawan Belum Tuntas, PT IIS Dituntut Buka Data HGU, CSR hingga Plasma0
• Kajati Riau Resmikan Gedung PTSP Kejari Pelalawan0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Kamis 12 November0

Berita Populer

• DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
• Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
• Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
• Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
• Festival Pilkada Riau 2024
• 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
• Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
• Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
• Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan