Terdapat Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Riau: Tabligh Akbar Masuk Metode Kampanye Kegiatan Lain

BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau telah membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap laporan dugaan pelanggaran tabligh akbar yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Riau.  

"Kita sudah membuat kesimpulan dan rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran pada kampanye tabligh akbar yang dilakukan paslon nomor urut 1 Pilgubri Abdul Wahid-SF Hariyanto," kata Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal kepada media pada Sabtu 2 November 2024. 

Dijelaskan ALnofrizal, kesimpulan dan rekomendasi terkait laporan dengan nomor registrasi 002/REG/LP/PG/04.00/X/2024 tersebut didapat setelah Bawaslu Riau melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, terlapor dan KPU Provinsi Riau, serta bukti-bukti. 

"Dan berdasarkan klarifikasi tersebut Bawaslu menyimpulkan pada laporan ini terdapat pelanggaran administrasi, Selanjutnya hasil penanganan ini kami teruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti," jelas Alnof.

Dijelaskan Alnofrizal, sebelumnya ada masyarakat yang melaporkan kegiatan kampanye tabligh akbar yang dilakukan paslon nomor urut 1 Abdul Wahid-SF Hariyanto kepada Bawaslu Riau. Pelapor menduga kegiatan kampanye akbar tersebut masuk kategori kampanye rapat umum yang hanya boleh dilakukan dua kali selama masa kampanye. Sedangkan kampanye tabligh akbar yang dilakukan paslon nomor urut 1, menurut hitungan pelapor, sudah digelar lebih dari dua kali. 

Atas laporan tersebut, dilanjutkan Alnofrizal, Bawaslu Riau melakukan kajian sehingga menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi kepada KPU.

Nah berdasarkan klarifikasi yang dilakukan, Bawaslu Riau menilai kampanye tabligh akbar bukan termasuk kampanye metode rapat umum dan kampanye tatap muka-dialog. Melainkan kampanye tabligh akbar masuk kategori kampanye dalam bentuk lain.

"Dan kampanye dalam bentuk lain tersebut boleh dilaksanakan dengan syarat harus berkordinasi terlebih dahulu kepada KPU sebelum kampanyenya digelar. Nah, berdasarkan klarifikasi kita, ternyata kampanye akbar ini tidak dikordinasikan terlebih dahulu kepada KPU sehingga Bawaslu menilai pada perkara ini terdapat pelanggaran administrasi," papar Alnof.

Dilanjutkan Alnofrizal, atas kesimpulan terdapatnya pelanggaran administrasi pada laporan ini, maka Bawaslu Riau pun merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.(rls)

Berita Terkait

• Sabtu 2 November, Babinsa Koramil 02/Sungai Apit Patroli dan Sosialisasi Pilkada Damai0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Sabtu 2 November0
• Pasca Debat di Pilkada Dumai: Sebelumnya Tak Punya Pilihan, Emak-emak Ini Yakin Pilih Nomor Urut 10
• Polsek Pangkalan Kuras Tangkap Pelaku Cabul di Bawah Umur0
• Menko AHY Pastikan Kepatuhan Aturan untuk Sukseskan Program Pemerintah Presiden Prabowo22
• Kapolsek Kuala Kampar Pimpin Peninjauan Lahan Pertanian untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional0
• Kapolres Pelalawan Cek Pengamanan Proses Pelipatan Surat Suara Pilkada Pelalawan 20240
• Polres Pelalawan Gelar Bakti Sosial dan Tingkatkan Semangat Kamtibmas Menuju Pilkada 20240
• Ayah Kita Edy Nasution Jadi Imam Jumat di Masjid Nurul Iman PTPN V, Zulkifli: Iko Baru Pemimpin0
• Dit binmas Polda Riau sudit Bintibsos Gelar Jumat Berkah0

Berita Populer

• DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
• Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
• Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
• Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
• Festival Pilkada Riau 2024
• 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
• Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
• Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
• Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan