IPMKL Langgam Desak Agrinas-KSO Dievaluasi: Masyarakat Harus Jadi Pengelola
Lahan Sitaan Negara Jadi Sorotan

BERMADAH.CO.ID, PELALAWAN — Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Langgam (IPMKL), Adrian Ahmad Juanda, menyatakan sikap tegas menolak pola pengelolaan lahan sitaan negara yang diserahkan kepada Agrinas maupun pihak Kerja Sama Operasional (KSO). Ia menilai pengelolaan aset negara semestinya tidak sekadar memindahkan penguasaan lahan, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Menurut Adrian, dinamika dan berbagai persoalan yang terjadi selama ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia menilai keberadaan Agrinas bersama KSO belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan, pola pengelolaan yang tidak melibatkan masyarakat secara memadai dikhawatirkan justru membuka ruang munculnya gesekan dan konflik baru.

“Kami mempertanyakan, sebenarnya untuk siapa lahan sitaan negara itu dikelola? Kalau masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat, sementara yang muncul justru konflik dan ketegangan di tengah masyarakat, maka pola pengelolaannya harus dievaluasi,” tegas Adrian.

Ia berpandangan, lahan yang telah menjadi aset atau sitaan negara, baik yang sebelumnya berkaitan dengan perusahaan maupun kepemilikan individu, semestinya dapat dipertimbangkan untuk dikelola kelompok tani masyarakat setempat atau kelompok masyarakat yang dibentuk secara transparan, memiliki legalitas jelas, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

Adrian menegaskan, pelibatan masyarakat tidak boleh dimaknai sebatas pemberian akses terhadap lahan. Lebih dari itu, masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam kebijakan pengelolaan aset negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Masyarakat yang selama ini tinggal dan beraktivitas di sekitar wilayah tersebut dinilai memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lahan sekaligus hasil pengelolaannya.

“Jangan sampai lahan yang disita negara hanya berpindah dari satu penguasaan ke penguasaan lainnya, sementara masyarakat tetap menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Negara harus hadir memastikan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Karena itu, IPMKL mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan lahan sitaan negara. Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup transparansi, dasar dan legalitas pengelolaan, mekanisme kerja sama, keterlibatan masyarakat, pembagian manfaat, hingga dampak sosial yang berpotensi ditimbulkan di lapangan.

“Kami tidak anti terhadap pengelolaan aset negara. Yang kami tolak adalah ketika masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang jelas dan konflik justru terus bermunculan. Kalau memang untuk kepentingan rakyat, maka libatkan rakyat sebagai subjek, bukan hanya sebagai penonton,” pungkas Adrian.(EP)

Berita Terkait

• IZI Salurkan 300 Paket Fidyah kepada Masyarakat Membutuhkan di Pekanbaru0
• PLN dan DPRD Riau Perkuat Sinergi, Dorong Pemerataan dan Keandalan Listrik0
• Senin 7 September, Babinsa Koramil 02/SA Komsos dan Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Senin 7 September0
• KKN UHT Pekanbaru Gelar Cek Kesehatan Gratis0
• Diduga Serang Perempuan dengan Pisau, Terlapor Diamankan Polsek Bunut0
• Karmila Sari Dorong Percepatan Revitalisasi Sekolah di Riau0
• Minggu 6 September, Babinsa Koramil 02/Sungai Apit Komsos di Kampung Sungai Rawa 0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit Minggu 6 September0
• Pangdam XIX/TT dan Kapolda Riau TIinjau Lokadi Karhutla di Dayun, Dandim 0322/Siak Turut Mendampingi0

Berita Populer

• DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
• Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
• Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
• Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
• Festival Pilkada Riau 2024
• 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
• Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
• Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
• Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan