Kunker Komisi III DPRD Riau ke PLTA Koto Panjang
Evaluasi Operasional, Pengelolaan Waduk, dan Potensi Pajak Air Permukaan

By Bermadah 11 Des 2025, 11:38:03 WIB Kampar
Kunker Komisi III DPRD Riau ke PLTA Koto Panjang

BERMADAH.CO.ID, KAMPAR – Komisi III DPRD Provinsi Riau melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PLTA Koto Panjang pada Rabu, 10 Desember 2025, dalam rangka memonitor operasional pembangkit, pengelolaan waduk, sistem turbin, serta mengevaluasi potensi Pajak Air Permukaan (PAP) yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Kegiatan ini juga sekaligus meninjau kesiapsiagaan PLTA dalam penanganan potensi bencana dan pengendalian banjir di Sungai Kampar.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si, didampingi Sekretaris Hj. Eva Yuliana, SE, Wakil Ketua DPRD Riau Wahmad Tarmizi, Lc., MA, serta para anggota Komisi III lainnya. Kunjungan juga melibatkan Dinas Sosial Provinsi Riau, Samsat, dan tim pendapatan Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan integrasi data dan pengawasan fiskal. Setibanya di PLTA Koto Panjang, rombongan disambut oleh Eko (Manager PLN UP Pekanbaru), Dani Irwansyah (Manager Unit Layanan PLTA Koto Panjang), Muji Sunaryanto (PLN UP Pekanbaru), serta Erikmon (Humas UL PLTA Koto Panjang).

Ketua Komisi III, H. Edi Basri, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan PLTA berjalan aman dan efisien, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.

“Operasional waduk dan turbin harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan. Kami ingin memastikan transparansi, optimalisasi, dan keberlanjutan energi di Provinsi Riau,” ujarnya.

Dalam pemaparan teknis, Eko selaku Manager PLN UP Pekanbaru menjelaskan bahwa PLTA Koto Panjang merupakan salah satu tulang punggung energi listrik di regional Sumatera. Selain menghasilkan listrik melalui tiga unit turbin, PLTA juga berfungsi strategis dalam mengatur debit Sungai Kampar, menjaga stabilitas ekosistem, serta mengurangi risiko banjir musiman. Infrastruktur utama seperti waduk, kolam olakan, spillway, dan ruang kontrol bekerja dalam sistem terpadu untuk memastikan efisiensi pembangkitan.

Tim PLN juga memaparkan pengelolaan waduk yang berlandaskan SOP elevasi harian, data curah hujan wilayah hulu, serta monitoring inflow dan outflow secara real-time. Waduk berperan ganda sebagai sumber energi, pengendali banjir, serta suplai bagi ekosistem Sungai Kampar. Sementara itu, pengelolaan turbin dilakukan melalui perawatan rutin, monitoring getaran, dan optimalisasi pembebanan demi mempertahankan efisiensi maksimal. Seluruh sistem ini mendukung kontribusi PLTA dalam produksi listrik, pengurangan emisi, dan pemberdayaan masyarakat melalui program sosial lingkungan.

Terkait Pajak Air Permukaan, Komisi III menekankan pentingnya akurasi pengukuran debit air yang digunakan untuk pembangkitan. Dalam laporan PLN, potensi PAP dinilai masih dapat ditingkatkan melalui sinkronisasi data dan penguatan instrumen pengukuran debit. DPRD Riau merekomendasikan lima poin utama: pengawasan rutin terhadap waduk, perbaikan instrumen debit, kolaborasi PLTA, Bapenda, DPRD, peningkatan kapasitas SDM teknis, dan audit tahunan sebagai dasar evaluasi kebijakan pajak.

Di sisi lain, Komisi III juga menyoroti upaya mitigasi bencana yang dilakukan PLTA Koto Panjang. Menanggapi hal tersebut, Dani Irwansyah menerangkan penerapan SOP Early Release sejak Mei 2025 sebagai strategi antisipasi menghadapi curah hujan ekstrem. 

“Early Release menjadi instrumen penting untuk memastikan waduk tetap berada dalam level aman. Pelepasan air dilakukan lebih awal berdasarkan prediksi cuaca, inflow, dan kapasitas tampungan,” jelasnya. SOP ini terintegrasi dengan sistem hidrologi modern serta koordinasi dengan BMKG, BBWS Sumatera III, dan pemda.

Namun Dani menegaskan bahwa hingga saat ini Early Release belum pernah dilakukan karena kondisi air waduk justru mengalami defisit. “Puncaknya pada 4–17 November 2025, turbin bahkan tidak dapat dijalankan karena level air berada di bawah 73 mdpl,” ungkapnya. Kini, kondisi mulai pulih: pada Rabu, 10 Desember 2025, elevasi waduk berada di level normal 76,5 mdpl, memungkinkan tiga unit turbin beroperasi maksimal. Level ini masih jauh dari batas tinggi 83 mdpl, sehingga spillway hanya akan dibuka jika elevasi mencapai minimal 83,00 mdpl.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Riau dan PLN untuk terus memperkuat transparansi, pengawasan, dan optimalisasi operasional PLTA Koto Panjang demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan energi di Provinsi Riau.(EP)




Berita Terkait

Berita Populer

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Teknologi

Read More

Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video